BADAN DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
BadanWebsite
Laskar Peduli Pendidikan 5
Lembaga Perlindungan Konsumen Air Bersih 7
Lembaga Perlindungan Konsumen Depok (LPKD) 6
MADANIA 8
WORK FLOW PENGADUAN BARANG BEREDAR DAN JASA

 

Berita     

 

 

PENGAWASAN TERTIB NIAGA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pelaksanaan pengawasan tertib niaga part 2,,konsentrasi di kawasan Jl, veteran Selatan, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Makassar,,area Pasar Tradisional Maricayya,. Ditempat ini juga didapati banyak sekali rumah toko yang disulap menjadi gudang/tempat penyimpanan barang-barang yang siap diedarkan.

Dari hasil pengawasan dan penelusuran tim WAS PKTN DISDAG Provinsi Sulawesi Selatan, ruko tersebut tidak mengantong

 

PENGAWASAN TERTIB NIAGA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pengawasan Tertib Niaga di Provinsi Sulawesi Selatan kali ini yang menjadi Target Operasi (TO) adalah pengawasan gudang. Keberadaan gudang-gudang Samaran alias Ruko yang disulap menjadi gudang tanpa mengantongi izin dari pemerintah setempat.

Hal ini yang menjadi telaah Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Dinas Perdagangan, untu

 

MELINDUNGI KONSUMEN DARI BAN KENDARAAN NON-SNI, DISPERINDAG BANTEN LAKUKAN PENGAWASAN SNI WAJIB PADA BAN KENDARAAN

BANTEN - Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen kepada pengguna kendaraan bermotor baik Roda 2 maupun Roda 4 di Provinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten melakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dengan fokus kegiatan pengawasaan pada SNI Wajib Ban Kendaraan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

 

Adapun parameter pengawasan SNI Wajib pada Ba

 

MELINDUNGI KONSUMEN DARI BAN KENDARAAN NON-SNI, DISPERINDAG BANTEN LAKUKAN PENGAWASAN SNI WAJIB PADA BAN KENDARAAN

BANTEN - Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen kepada pengguna kendaraan bermotor baik Roda 2 maupun Roda 4 di Provinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten melakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dengan fokus kegiatan pengawasaan pada SNI Wajib Ban Kendaraan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

 

Adapun parameter pengawasan SNI Wajib pada Ba

 

MELINDUNGI KONSUMEN DARI BAN KENDARAAN NON-SNI, DISPERINDAG BANTEN LAKUKAN PENGAWASAN SNI WAJIB PADA BAN KENDARAAN

BANTEN - Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen kepada pengguna kendaraan bermotor baik Roda 2 maupun Roda 4 di Provinsi Banten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten melakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dengan fokus kegiatan pengawasaan pada SNI Wajib Ban Kendaraan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

 

Adapun parameter pengawasan SNI Wajib pada Ba

| Next > | Last >>